Di Balik Amnesti Hasto: Prabowo dan Megawati Sepakat Mengubah Permainan

Dalam kacamata teori kesetimbangan Nash, pemberian amnesti pada Hasto hanya dimungkinkan bila Prabowo dan pemain lain sepakat mengubah permainan

*** 

Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mengambil langkah yang tidak terduga. Tom Lembong diberi abolisi, sedangkan Hasto Kristiyanto diberi amnesti. Meskipun pemberian amnesti dan abolisi merupakan hal yang lumrah dan karena Presiden memang memiliki kewenangan untuk itu, tak urung masyarakat terkejut. Sikap pro-kontra bermunculan. Muncul anggapan-anggapan bahwa pemberian amnesti dan abolisi itu tidak terlepas dari urusan politik.

Situs katadata.co.id meringkaskan bahwa salah satu alasan pemberian amnesti dan abolisi tersebut ialah demi kepentingan bangsa dan negara, menciptakan kondusivitas, serta merajut persaudaraan antar anak bangsa. Prestasi dan kontribusi Tom dan Hasto terhadap Republik juga menjadi dasar pertimbangan.

Dalam konteks amnesti untuk Hasto, masyarakat juga memperoleh sajian berita bahwa Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Gerindra, bertemu dengan Megawati, Ketua Umum PDI-P, sebelum pengumuman pemberian amnesti kepada Hasto, yang masih menjabat Sekjen PDI-P. Publik dengan cepat menduga bahwa ada kaitan antara kedua peristiwa tersebut, walaupun Ketua PDI-P Said Abdullah membantah bahwa pertemuan Mega-Sufmi itu bersifat transaksional. Menarik bahwa dalam acara PDI-P di Bali, Mega juga menyerukan kepada kader PDI-P agar mendukung pemerintahan Prabowo.

Berbeda dengan pemberian amnesti kepada Hasto, pemberian abolisi kepada Tom Lembong sejauh ini dipandang masyarakat sebagai langkah positif. Sejak awal kasus Tom bergulir, sudah muncul sikap empatetik publik kepada mantan menteri perdagangan, publik memandang kasus Tom dipaksakan. Terlebih ketika Tom divonis 4,5 tahun penjara. Langkah abolisi Prabowo dinilai publik sebagai upaya memperbaiki keputusan hukum majelis hakim. Keputusan Prabowo untuk memberi abolisi dipandang masyarakat sebagai wujud kepekaan terhadap apa yang dipandang sebagai bentuk ketidakadilan terhadap Tom Lembong. Suara yang kritis memandang pemberian abolisi dan amnesti ini tidak tepat mengingat kasus hukum Tom dan Hasto terkait tuduhan korupsi, bukan politik.

Namun, bagi Prabowo, kasus hukum Tom dan Hasto ini mungkin dipandang sebagai situasi yang tidak menguntungkan bagi jalannya pemerintahan yang solid. Kedua kasus ini menarik perhatian publik sedemikian rupa sehingga mungkin dianggap cukup mengurangi optimalisasi jalannya pemerintahan karena di samping menyita perhatian masyarakat, juga menimbulkan pro-kontra berkepanjangan.

Karena itu, Presiden mungkin menimbang bahwa harus ada suatu terobosan untuk mengatasi situasi ini. Bulan Agustus dipandang sebagai momen yang tepat bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan hukumnya dalam memberi abolisi dan amnesti. Langkah ini dianggap sebagai jalan yang tepat untuk menguatkan rekonsiliasi politik.

Di luar pro-kontra terhadap keputusan pemberian abolisi dan amnesti yang sudah disetujui DPR, langkah Prabowo ini akan memperbarui kesetimbangan politik nasional. Meminjam gagasan kesetimbangan matematikawan John Nash dalam teori permainan (Game Theory), yang dikenal sebagai Nash equilibrium, tidak ada pemain yang dapat memperoleh keuntungan dengan mengubah strateginya sendiri, sedangkan pemain lain tetap menggunakan strategi yang sama. Pemberian amnesti kepada Hasto hanya dimungkinkan apabila Prabowo dan pemain lain, dalam hal ini Megawati, menyepakati untuk mengubah permainan.

Dalam konteks political game, tindakan take and give di antara pihak-pihak yang bermain merupakan hal yang jamak, dan inilah yang mengubah permainan serta menciptakan kesetimbangan baru. Begitulah aktor-aktor politik berinteraksi dan membuat keputusan. Masyarakat mungkin menunggu bagaimana reaksi aktor-aktor selain Prabowo dan Megawati terhadap keputusan pemberian abolisi dan amnesti ini. Akankah kesetimbangan yang baru saja dicapai segera berubah lagi? >>